Memasuki tahun ketiga pemerintahan Kemendikbud terus melakukan perluasan akses pendidikan. Melalui Kartu Indonesia Pintar pemerintah berupaya menyentuh anak tidak mampu untuk sekolah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, perluasan akses pendidikan salah satunya dilakukan dengan memperluas penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar. Tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim namun juga kepada anak yatim piatu, anak yang tinggal di panti asuhan dan juga peserta didik nonformal.
“Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” katanya saat konferensi pers Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 di kantor Kemendikbud.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, kementerian berupaya agar bantuan social bagi anak tidak mampu ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun disisi lain juga perlu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu kementerian memberi KIP dalam bentuk simpanan pelajar yang dilengkapi dengan kartu ATM. Terobosan ini pun akan mendorong transaksi non tunai dan juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tingkat pelajar.
Berdasarkan data pada per tanggal 11 November 2017, pemerintah telah menyalurkan KIP pada jenjang Sekolah Dasar sebanyak 7.778.963 anak; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3.244.134 anak; Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.037.351 anak, dan; jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.436.186 anak.
Muhadjir menjelaskan, sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas akan memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya, untuk mendukung program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan Kemendikbud telah melatih 12.750 guru untuk menjadi guru produktif dan juga merekrut 15.000 guru program keahlian ganda. Selain itu juga Kemendikbud telah bekerjasama dengan delapan kementerian dan 16 dunia usaha dan industry. Sebanyak 3.574 industri telah bekerjasama dengan SMK.
Pengamat Pendidikan UPI Said Hamid Hasan berpendapat, akses pendidikan faktanya masih belum baik dan tingkat drop out juga masih tinggi. Said melihat, kebijakan pendidikan pemerintah belum jelas arah dan programnya sehingga masyarakat selalu diberi issue kontroversial yang menghabiskan banyak waktu, pikiran dan energi. ‘’Hal ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang hit and run,’’ katanya.
Menurut dia, kebijakan pendidikan belum mampu memenuhi hak warganegara mendapat pendidikan dan tidak diskriminatif. Keadaan ini membahayakan kehidupan bangsa di masa depan sehingga bonus demografi akan menjadi musibah demografi. Konsekuensi lain dari kebijakan yang demikian, pendidikan karakter yang sedang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengalami truncated atau pemenggalan karena hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa yang mendapat pendidikan dan terdidik di sekolah berkualitas.
Sementara itu, terkait dengan guru pemerintah belum memiliki pemahaman yang jelas antara kualifikasi dan kualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mengakui kualifikasi yang sudah dikeluarkan. Dimana guru yang sudah memiliki kualifikasi/akta dianggap tidak berlaku karena istilah bukan sertifikat dan diperoleh tidak melalui sistem pendidikan baru sehingga terjadi pemborosan dalam jumlah yang sangat besar.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menyoroti tentang guru honorer K2. Dia menyatakan, guru adalah ujung tombak pendidikan sedangkan pemerintah sudah berulang kali menjanjikan guru honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. “Tetapi faktanya sampai sekarang hanya pemberkasan saja,”
Sumber : Sindonews
0 Comments